Pangandaranku -
Jakarta (Pangandaranku) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV), namun keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.
Ditemui Pangandaranku di Jakarta, Rabu, Wamenperin mengungkap ia memahami sejatinya industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak.
“Kita lihat nanti,” kata dia kepada Pangandaranku, ketika ditanya apakah tidak akan melanjutkan insentif EV.
“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.
Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut, yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.
Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.
Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.
