Pangandaranku -
Jakarta (Pangandaranku) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026-2045 guna memastikan keberlanjutan agenda transformasi tata kelola pemerintahan.
"Percepatan finalisasi DBRBN ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis
Erwan menyampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Antar Kementerian (PAK) ke-3 dalam rangka Penyusunan Rancangan Presiden (R-Perpres) tentang DBRBN 2026-2045 di Gedung Kementerian PANRB.
DBRBN merupakan kebijakan turunan yang menjadi tindak lanjut dari agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.
Kebijakan tersebut telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
"DBRBN diharapkan dapat menjadi fondasi sekaligus memberikan arah kebijakan tata kelola pemerintahan pada level makro, meso, dan mikro. Kebijakan ini juga akan menjadi rujukan dalam penguatan tata kelola pemerintahan secara terpadu serta memberikan kejelasan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang penetapannya dinantikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," jelas Erwan.
