PANGANDARANKU — REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Perkembangan harga pangan strategis di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat (Jabar), saat ini memengaruhi kenaikan inflasi. Berdasarkan data BPS periode Januari 2023, tingkat inflasi di Priangan Timur secara bulanan mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen (mtm). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengatakan, kenaikan itu searah dengan kenaikan tingkat inflasi nasional dan Jabar pada periode tersebut. Ia menyebutkan, tingkat inflasi secara nasional dan Jabar pada Januari 2023 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen (mtm) dan 0,47 persen (mtm). "Sekalipun kenaikan tersebut cenderung melandai dibandingkan Desember 2022, tapi tingkat inflasi secara tahunan di Priangan Timur masih di atas rentang target 3±1 persen, yakni sebesar 6,61 persen (yoy)," kata Aswin melalui siaran pers, Senin (13/2/2023). Ia menambahkan, kenaikan inflasi disinyalir merupakan dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan. Pasalnya, selama periode tanam sejak akhir 2022, curah hujan tinggi, yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2023. Salah satu di komoditas hasil pertanian yang terdampak adalah beras. Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersama Bulog yang menggelar operasi pasar murah untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di masyarakat. "Tentunya ini memberikan kontribusi yang positif dalam menekan kenaikan harga yang tidak wajar di Kabupaten Ciamis," kata dia. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya bersama dengan seluruh pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan inflasi di Wilayah Priangan Timur. Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai langkah strategis guna menjaga inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil dalam rentang target 3±1 persen. Sebelumnya, Pemkab Ciamis menyelenggarakan operasi pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis pada Senin pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap tersedia dan tentunya terjangkau.
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Perkembangan harga pangan strategis di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat (Jabar), saat ini memengaruhi kenaikan inflasi. Berdasarkan data BPS periode Januari 2023, tingkat inflasi di Priangan Timur secara bulanan mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengatakan, kenaikan itu searah dengan kenaikan tingkat inflasi nasional dan Jabar pada periode tersebut. Ia menyebutkan, tingkat inflasi secara nasional dan Jabar pada Januari 2023 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen (mtm) dan 0,47 persen (mtm). "Sekalipun kenaikan tersebut cenderung melandai dibandingkan Desember 2022, tapi tingkat inflasi secara tahunan di Priangan Timur masih di atas rentang target 3±1 persen, yakni sebesar 6,61 persen (yoy)," kata Aswin melalui siaran pers, Senin (13/2/2023). Ia menambahkan, kenaikan inflasi disinyalir merupakan dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan. Pasalnya, selama periode tanam sejak akhir 2022, curah hujan tinggi, yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2023. Salah satu di komoditas hasil pertanian yang terdampak adalah beras. Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersama Bulog yang menggelar operasi pasar murah untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di masyarakat. "Tentunya ini memberikan kontribusi yang positif dalam menekan kenaikan harga yang tidak wajar di Kabupaten Ciamis," kata dia. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya bersama dengan seluruh pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan inflasi di Wilayah Priangan Timur. Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai langkah strategis guna menjaga inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil dalam rentang target 3±1 persen. Sebelumnya, Pemkab Ciamis menyelenggarakan operasi pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis pada Senin pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap tersedia dan tentunya terjangkau.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengatakan, kenaikan itu searah dengan kenaikan tingkat inflasi nasional dan Jabar pada periode tersebut. Ia menyebutkan, tingkat inflasi secara nasional dan Jabar pada Januari 2023 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen (mtm) dan 0,47 persen (mtm).
"Sekalipun kenaikan tersebut cenderung melandai dibandingkan Desember 2022, tapi tingkat inflasi secara tahunan di Priangan Timur masih di atas rentang target 3±1 persen, yakni sebesar 6,61 persen (yoy)," kata Aswin melalui siaran pers, Senin (13/2/2023). Ia menambahkan, kenaikan inflasi disinyalir merupakan dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan. Pasalnya, selama periode tanam sejak akhir 2022, curah hujan tinggi, yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2023. Salah satu di komoditas hasil pertanian yang terdampak adalah beras. Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersama Bulog yang menggelar operasi pasar murah untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di masyarakat. "Tentunya ini memberikan kontribusi yang positif dalam menekan kenaikan harga yang tidak wajar di Kabupaten Ciamis," kata dia. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya bersama dengan seluruh pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan inflasi di Wilayah Priangan Timur. Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai langkah strategis guna menjaga inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil dalam rentang target 3±1 persen. Sebelumnya, Pemkab Ciamis menyelenggarakan operasi pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis pada Senin pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap tersedia dan tentunya terjangkau.
"Sekalipun kenaikan tersebut cenderung melandai dibandingkan Desember 2022, tapi tingkat inflasi secara tahunan di Priangan Timur masih di atas rentang target 3±1 persen, yakni sebesar 6,61 persen (yoy)," kata Aswin melalui siaran pers, Senin (13/2/2023).
Ia menambahkan, kenaikan inflasi disinyalir merupakan dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan. Pasalnya, selama periode tanam sejak akhir 2022, curah hujan tinggi, yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2023. Salah satu di komoditas hasil pertanian yang terdampak adalah beras. Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersama Bulog yang menggelar operasi pasar murah untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di masyarakat. "Tentunya ini memberikan kontribusi yang positif dalam menekan kenaikan harga yang tidak wajar di Kabupaten Ciamis," kata dia. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya bersama dengan seluruh pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan inflasi di Wilayah Priangan Timur. Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai langkah strategis guna menjaga inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil dalam rentang target 3±1 persen. Sebelumnya, Pemkab Ciamis menyelenggarakan operasi pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis pada Senin pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap tersedia dan tentunya terjangkau.
Ia menambahkan, kenaikan inflasi disinyalir merupakan dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan. Pasalnya, selama periode tanam sejak akhir 2022, curah hujan tinggi, yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2023. Salah satu di komoditas hasil pertanian yang terdampak adalah beras.
Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersama Bulog yang menggelar operasi pasar murah untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di masyarakat. "Tentunya ini memberikan kontribusi yang positif dalam menekan kenaikan harga yang tidak wajar di Kabupaten Ciamis," kata dia. Ia menambahkan, BI Tasikmalaya bersama dengan seluruh pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan inflasi di Wilayah Priangan Timur. Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai langkah strategis guna menjaga inflasi berada di tingkat yang rendah dan stabil dalam rentang target 3±1 persen. Sebelumnya, Pemkab Ciamis menyelenggarakan operasi pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis pada Senin pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap tersedia dan tentunya terjangkau.
Menurut Aswin, hal itu mesti menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang memiliki andil besar dalam keranjang komoditas inflasi di daerah. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan.
