Pangandaranku -
Jakarta (Pangandaranku) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalkan potensi korupsi.
Usulan tersebut merupakan hasil kajian KPK yang mengidentifikasi potensi korupsi pada penyelenggaraan pemilu, dan tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 pada Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta, Jumat.
Pertama, KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga dapat didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Kedua, penataan ulang proses kandidasi partai politik, Pangandaranku lain melalui persyaratan minimal keanggotaan serta penghapusan ketentuan yang membuka ruang intervensi elite terhadap calon.
Ketiga, reformasi pembiayaan kampanye, termasuk pengaturan metode dan jenis kampanye serta pembatasan penggunaan uang tunai.
Keempat, penerapan pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap pada pemilu tingkat nasional dan daerah.
Kelima, penguatan penegakan hukum pemilu dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan kepala daerah.
KPK menyampaikan usulan tersebut setelah menemukan sejumlah kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, Pangandaranku lain tingginya biaya penyelenggaraan dan kampanye yang berpotensi mendorong praktik politik transaksional.
